Terdakwa Kasus Penyiraman Novel Dituntut Ringan,Hakim Harus Berani menjatuhkan putusan Ultra Petita

cerdasnews.com-Terdakwa Kasus Penyiraman Novel Dituntut Ringan. Hakim Harus Berani menjatuhkan putusan Ultra Petita

CERDASNEWS.COM, — Kasus Penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan yang terjadi pada 11 April 2017, saat ini sudah memasuki tahap Persidangan. Kasus ini sangat menyita perhatian masyarakat Indonesia karena kurang lebih tiga tahun para terdakwa baru diadili. Terdakwa dalam kasus ini ialah anggota Polri aktif atas nama Ronni Bugis dan Ahmad Kadir Mahulete. 

Keduanya di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal 355 ayat 1 KUHP (dakwaan primer) ancaman pidana 12 tahun penjara, pasal 353 ayat 2 KUHP (dakwaan sekunder) ancaman pidana 7 tahun penjara. Karena perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, maka jaksa penuntut umum menambahkan pasal 55 (penyertaan) ayat 1 angka 1 KUHP.

Dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan, jaksa menuntut para terdakwa 1 tahun penjara. Jaksa menilai bahwa kedua terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 355 ayat 1 KUHP (dakwaan primer). Sehingga Jaksa menuntut terdakwa dengan pasal 353 ayat 2 KUHP (dakwaan sekunder) yang ancaman pidana nya lebih ringan. 

Menurut Jaksa dakwaan primer tidak terbukti dalam persidangan karena kedua terdakwa tidak memiliki niat sejak awal untuk melukai Novel Baswedan. Jaksa menyebut bahwa motif kedua terdakwa melakukan penyiraman air keras hanya untuk memberikan pelajaran terhadap korban yang dinilai telah melupakan institusi Polri. Lanjut, jaksa mengatakan pasal 355 ayat 1 KUHP terdakwa harus mempersiapkan untuk melukai orang, jadi ada niat sejak awal. Sedangkan dalam fakta persidangan terdakwa tidak ada niat untuk melukai. Terdakwa hanya ingin memberikan pelajaran kepada korban.

Perbedaan Pasal 353 ayat 2 dan pasal 355 ayat 1 KUHP.
1. Bunyi pasal 353 ayat 1 “Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 353 ayat 2 “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat,  yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. 
Pasal 355 ayat 1 “Penganiayaan berat dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. 
Perbedaan dari kedua pasal diatas terletak pada niat awal melukai korban. Pada pasal 353 ayat 1 pelaku tidak mempunyai niat untuk melukai korban yang menyebabkan luka berat. Jika korban mengalami luka berat itu diluar dari niat awal pelaku, sitersalah di kenakan pasal 353 ayat

BACA JUGA :  Refleksi Pemuda Dahulu, Kini dan Masa Depan

2. Sedangkan pasal 355 ayat 1 pelaku sejak awal merencanakan akan melakukan penganiayaan berat kepada korban.
Adapun kategori Luka Berat diatur dalam pasal 90 KUHP yaitu:1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut. 2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.

3. Kehilangan salah satu panca indera.4. Mendapat cacat berat. 5. Menderita sakit lumpuh. 6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih

Sebenarnya apa yang dimaksud dengan perencanaan. Perencanaan mensyaratkan dua hal yaitu Witten (mengetahui) dan Willen (menghendaki). Direncanakan lebih dahulu= antara timbulnya maksud untuk melakukan penganiayaan atau pembunuhan dengan pelaksanaan nya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah penganiayaan atau pembunuhan itu akan dilakukan. (baca komentar R.Soesilo dalam pasal 340 KUHP) 

Di sosial media kita bisa lihat banyaknya masyarakat menilai bahwa tuntutan jaksa terlalu ringan, jika kita melihat kondisi korban yang harus kehilangan penglihatan pada mata kirinya. Novel Baswedan juga menilai tuntutan jaksa ada kejanggalan. “Tuntutan yang disampaikan oleh jaksa 1 tahun penjara, ini tergambar bahwa proses persidangan berjalan dengan banyak kejanggalan” ucap Novel Baswedan.

Pertanyaan nya bolehkah hakim menjatuhkan hukuman melebihi apa yang dituntut oleh Jaksa. Pasal 193 ayat KUHAP “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya”.

Berdasarkan pasal tersebut rujukan majelis hakim memutus perkara pidana berdasarkan surat dakwaan bukan pada surat tuntunan. M. Yahya Harahap (pakar hukum pidana) mengatakan “Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa”.

BACA JUGA :  Dengan Ilmu akan Mengerti Makna Tentang Hidup

Dalam KUHAP tidak ada satu pun pasal yang secara eksplisit mengatur hakim memutus perkara pidana berdasarkan pada tuntutan jaksa. Hakim mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan fakta persidangan, pertimbangan hukum dan keyakinan hakim. Jika dalam persidangan hakim menemukan hal-hal yang memberatkan terdakwa, sehingga hakim menjatuhkan pidana lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Putusan tersebut tidaklah melanggar hukum acara pidana. Yang dilarang adalah hakim menjatuhkan pidana melebihi batas maksimum yang ditentukan dalam pasal tersebut. Misalnya dalam pasal 353 ayat 2 KUHP yang ancaman pidana nya 7 tahun penjara. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana lebih dari 7 tahun penjara.

Putusan hakim yang melebihi tuntutan jaksa disebut putusan yang sifatnya Ultra Petita. Asas Ultra Petita adalah hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau menjatuhkan putusan yang lebih dari apa yang diminta oleh jaksa (dalam perkara pidana).
Jadi, jika jaksa menuntut terdakwa 1 tahun penjara menggunakan pasal 353 ayat 2. Hakim boleh menjatuhkan pidana lebih dari 1 tahun penjara. Ataukah hakim menjatuhkan pidana dengan menggunakan pasal 355 ayat 1 dengan ancaman 12 tahun penjara, meskipun pasal ini bukan yang diminta oleh jaksa, tetapi pasal ini masuk dalam surat dakwaa. Hakim sendiri yang akan menilai pasal mana yang terbukti dalam persidangan berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian. 

Sebagai contoh kita bisa melihat kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, dimana jaksa mendakwa Ahok dengan pasal 156 dan 156 a KUHP. Dalam tuntutan nya jaksa menuntut Ahok menggunakan pasal 156 KUHP tetapi hakim menjatuhkan pidana dengan pasal 156 a KUHP. inilah yang dimaksud dengan putusan yang bersifat ultra petita.

Penulis : Muhammad Nandi

Facebook Comments