Pancasila sebagai Falsafah hidup Dalam “Keharmonisasian”

Pancasila Dasar Negara Indonesia

1. Refleksi Harla Pancasila 1 Juni 1945 – 1 Juni 2020.

Pancasila adalah isi dalam jiwa bangsa Indonesia yang turun-menurun lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia.

Perjuangan memerdekakan Indonesia dari kolonialisme telah melalui tahapan dan usaha yang panjang tetapi matang. Selain perjuangan fisik, bangsa Indonesia secara gigih mampu membangun pondasi kemerdekaan dengan merumuskan dasar dan ideologi negara melalui persiapan-persiapan yang dilakukan oleh para tokoh bangsa.

Pancasila adalah sebuah julukan dari lima dasar kehidupan dan pandangan masyarakat sebagai warga negara. dan warga negara harus wajib mendukung dan mampu mengkondisikan dalam kehidupan sehari-hari (pandangan Hidup).

Istilah pancasila telah dikenal sejak zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dimana sila-sila yang terdapat dalam pancasila itu sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat meskipun sila-sila tersebut belum dirumuskan secara konkrit. Menurut kitab Sutasoma Karang Mpu Tantular, pancasila berarti ” berbatu sendi yang lima “ atau “ pelaksanaan kesusilaan yang lima”.

Pancasila adalah isi dalam jiwa bangsa Indonesia yang turun-menurun lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia.

Perjuangan memerdekakan Indonesia dari kolonialisme telah melalui tahapan dan usaha yang panjang tetapi matang. Selain perjuangan fisik, bangsa Indonesia secara gigih mampu membangun pondasi kemerdekaan dengan merumuskan dasar dan ideologi negara melalui persiapan-persiapan yang dilakukan oleh para tokoh bangsa.

Jika kita perhatikan sejarah pancasila tidak hanya dirumuskan oleh pemimpin nasional. Namun ada juga tokoh-tokoh bangsa yang berstatus Ulama yang urun rembug dalam perumusanya termasuk yang dari kalangan “Nahdlatul Ulama“ kaliber KH. Wahid Hasyim dan kalangan lainya semisal muhammadiah.

BACA JUGA :  Jalan Raya Tak Lagi Berparas Akibat Tidak Di Siumankannya Konstitusi Oleh Maklumat

Dengan keberadaan ulama-ulama tersebut tentu berdampak pada wujud rumusan pancasila yang islami, pancasila yang secara praktis menampilan kerahmatan lil’alamin ajaran islam. Bukan pancasila yang sepi dari nilai-nilai keislaman selain itu, pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, sebenarnya memiliki keselarasan dengan ajaran islam sebagai agama yang mayoritas penduduk bangsa Indonesia.

2. Pancasila telah mampu menompang dan mengakomodir berbagai Suku, Ras, dan Agama

Pancasila telah mampu menompang dan mengakomodir berbagai suku, ras, dan agama yang ada di Indonesia. Secara harfiah reformasi memiliki arti suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk di kembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat.

Pancasila sebagai sumber nilai memiliki sifat yang reformatif artinya memiliki aspek pelaksanaan senantiasa mampu menyesuaikan dengan dinamaika aspirasi rakyat. Dalam mengantisipasi perkembangan zaman yaitu dengan jalan menata kembali kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat.

Di era reformasi ini, pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Pancasila tidak lagi populer seperti masa lalu. Elit politik dan masyarakat terkesan masa bodoh dalam melakukan implementasi nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab utamanya sudah umum kita ketahui, karena rajim Orde lama dan Orde Baru menempatkan pancasila sebagai alat kekuasaan yang otoriter.

Secara ontologis kesatuan sial-sila pancasila sebagai suatu sistem yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramida adalah sebagai berikut: bahwa hakikatnya adanya tuhan adalah ada karena dirinya sendiri, tuhan sebagai Causa Prima.

Oleh karena itu segala sesuatu yang ada termasuk manusia ada karena diciptakan Tuhan atau manusia ada sebagai akibat adanya Tuhan (Sila Pertama).

BACA JUGA :  SHOLAT SHUBUH ANAK HARUS DIBANGUNKAN

sebagai aplikasi kehidupan dapat kita lihat mengenai Pancasila dijadikan sebagai sumber segala hukum. hal tersebut juga berkaitan dengan Segala Kebijakan Pemerintahan pusat dan pemerintah daerah yang dilarang keras menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. (Dasar negara dan Ideologi Negara)

Oleh sebab itu Pancasila dikatakan mutlak sebagai falsafah Negara, pandangan hidup, dasar negara, Sistem dasar ketatanegaraan, dan arah politik.

  • Sebagai Dasar dan sumber segala hukum yang ada => Undang undang yang telah disahkan harus bersumber dari nilai Pancasila
  • Sebagai pandangan hidup dalam konteks warga negara
  • Menyeleksi Segala hal ancaman yang mengancam integrasi nasional
  • Sebagai bentuk dari penyajian tindakan HAM, Demokrasi, dan kedaulatan rakyat

oleh karenanya kita harus selalu waspada dalam Segala tindakan yang ingin menggantikan ideologi Pancasila.

Sehingga ada hal yang dapat menjadikan jargon dalam menghidupkan tatanan dengan pancasila sebagi falsafah hidup, yakni menumbuhkan kembali tindakan tindakan keharmonisasian. Upaya untuk mensejatrakan kehidupan dalam realitas sosial.

Marwa pancasila akan tetap hidup dalam tatanan kehidupan sosial. Jika dalam tatanan masyarakat masih memiliki potensi potensi ketuhanan “keharmonisasiaa, kebijaksanaan dll”.

Tanpa ada ekploitasu untuk mematikan Marwah dari pancasila itu sendriri.

Proses peleburan dalam hal apapun & dalam di mensi apapun yang berbaur harmonisasi adalah hasil manifestasi dari pancasila itu sendiri.

Tertuang dalam tulisan bukan berrti hanya dalam bangkai tulisan semata, aktualisasi dari nilai nilai pancasila adalah hal yang paling fundamentalis.

Bahkan ia mampu menjadikan falsafah hidup dalam tatanan yang “pluralisme” dan menjadikan pemersatuan antara suku, bahasa, mazhab dll.

Dalam tinjauan aksiologi “Nilai & Moral Pancasila memberikan inspirasi dan menjadi pembimbing dalam pembuatan undang-undang yang mengatur keadaan negara, mengatur lembaga-lembaga negara dan tugas masing-masing, serta hubungan kerja sama masing-masing, hak-hak dan kedudukan negara, dan hubungan negara dan negara dalam iklim semangat.

BACA JUGA :  Banjir Lumpuhkan Cilegon, Bakornas LEPPAMI & HMI Cabang Cilegon Salurkan Bantuan 100 Paket Sembako

Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa semua norma moral harus dibuat norma yuridis. Norma moral yang ditetapkan menjadi norma hukum positif selama norma itu ditetapkan tindakan-tindakan lahiriah yang melibatkan masyarakat.

Sementara itu, masalah yang sepenuhnya-mata batiniah merupakan urusan pribadi warga negara. Hal ini harus senantiasa dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengaturan negara terhadap peri kehidupan bangsa.

Oleh karena itu, tampaklah sebagai bahan persetujuan-undangan terbatas pada moral bersama rakyat (moralitas publik).

Sehubungan dengan pengamalan Pancasila dalam konteks moral perorangan, negara wajib menciptakan yang mampu memupuk budi pekerti luhur dengan baik.

Dalam penjelasan umum UUD 1945 dengan tepat ditandaskan sebagai “undang-undang dasar harus memuat isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk menghemat budi pekerti bantuan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Penulis : Gunawan Hatmin (Mahasiswa Uin – Alauddin Makassar)

Facebook Comments